*) Gambar sebagai ilustrasi
Kembangkan Dokumen Kebijakan Publik (Policy Brief) dengan Struktur WRITE: Mulai dari Pemetaan Masalah (Widen) hingga Refleksi dan Rekomendasi (Evaluate)
Dalam era kebijakan publik yang semakin kompleks, penyusunan dokumen kebijakan yang ringkas, tajam, dan berbasis pengetahuan menjadi kebutuhan mendesak bagi para pembuat keputusan. Salah satu bentuk dokumen yang efektif untuk menyampaikan informasi, analisis, dan usulan kebijakan kepada pengambil keputusan adalah policy brief. Namun, banyak policy brief yang hanya memuat rekomendasi normatif tanpa dukungan data yang memadai, atau terlalu teknis sehingga tidak komunikatif bagi pembuat kebijakan.
Untuk menjawab tantangan ini, kita dapat mengembangkan policy brief berbasis struktur WRITE Framework. WRITE (Widen, Reason, Integrate, Tell, Evaluate) adalah kerangka sistematis yang menggabungkan pendekatan manajemen pengetahuan, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi reflektif dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan mengadopsi struktur WRITE, policy brief tidak hanya menyajikan solusi, tetapi juga memberikan pemahaman menyeluruh tentang konteks, alasan, proses kolaboratif, narasi strategis, hingga pembelajaran kebijakan.
Berikut adalah panduan menyusun policy brief berbasis WRITE Framework, lengkap dengan masing-masing komponennya.
1. WIDEN – Pemetaan Masalah dan Konteks
Tujuan:
Menjelaskan latar belakang kebijakan, mengidentifikasi masalah utama, serta memperluas konteks melalui data, tren, dan aspirasi masyarakat.
Isi:
- Penjabaran masalah publik yang sedang terjadi.
- Data statistik, hasil riset, dan kajian akademik terkait isu.
- Dampak dari masalah yang tidak ditangani (status quo).
- Trend nasional atau global yang relevan.
- Narasi ringkas yang menjelaskan urgensi masalah.
Contoh Penulisan:
Dalam lima tahun terakhir, jumlah anak putus sekolah di wilayah terpencil meningkat sebesar 17%. Berdasarkan data BPS 2023 dan laporan Kemendikbud, 58% anak-anak di daerah perdesaan mengalami keterbatasan akses pendidikan karena jarak sekolah yang jauh, infrastruktur yang tidak memadai, dan keterbatasan guru.
2. REASON – Dasar Rasionalitas Kebijakan
Tujuan:
Membangun logika kebijakan: menjelaskan mengapa intervensi dibutuhkan, serta alternatif solusi yang dipertimbangkan.
Isi:
- Analisis akar penyebab masalah.
- Kerangka berpikir (logic model, teori perubahan, atau kerangka normatif).
- Alternatif kebijakan yang pernah diterapkan atau sedang diuji.
- Data pembanding dari wilayah/negara lain.
- Argumentasi utama untuk kebijakan yang diusulkan.
Contoh Penulisan:
Kesenjangan pendidikan di wilayah 3T bukan hanya disebabkan oleh infrastruktur fisik, tetapi juga karena lemahnya strategi penyediaan guru dan kurikulum kontekstual. Berdasarkan kajian UNESCO, program guru berbasis komunitas di negara-negara ASEAN terbukti mampu meningkatkan partisipasi belajar di daerah pedalaman. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang mendorong rekrutmen lokal dan digitalisasi pembelajaran.
3. INTEGRATE – Kolaborasi dan Integrasi Pengetahuan
Tujuan:
Menunjukkan bahwa kebijakan yang diusulkan telah mempertimbangkan masukan berbagai pihak dan mengintegrasikan pengetahuan dari banyak sumber.
Isi:
- Hasil konsultasi publik, dialog pemangku kepentingan, atau FGD.
- Masukan dari akademisi, praktisi, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak.
- Kolaborasi lintas sektor (pemerintah pusat-daerah, swasta, NGO).
- Penyesuaian dengan kebijakan yang telah ada atau strategi pembangunan nasional.
Contoh Penulisan:
Usulan kebijakan ini disusun berdasarkan serangkaian dialog dengan guru honorer, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan daerah melalui forum daring dan lokakarya. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menargetkan digitalisasi pendidikan berbasis daerah tertinggal.
4. TELL – Komunikasi Strategis dan Rekomendasi Kebijakan
Tujuan:
Menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang ringkas, jelas, dan strategis, disertai dengan rekomendasi konkrit yang dapat langsung ditindaklanjuti.
Isi:
- Pernyataan kebijakan utama (policy statement).
- Tujuan dan hasil yang ingin dicapai.
- Rekomendasi kebijakan yang operasional dan realistis.
- Potensi tantangan implementasi dan strategi mitigasinya.
- Visualisasi singkat (diagram, bagan, infografis) bila memungkinkan.
Contoh Penulisan:
Rekomendasi Kebijakan: Pemerintah perlu membentuk Program Guru Digital Desa yang memadukan pelatihan daring, insentif pengabdian lokal, dan dukungan infrastruktur TIK. Target program adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar sebesar 20% di daerah 3T dalam 3 tahun. Implementasi dapat dimulai melalui pilot project di 10 kabupaten dengan dukungan dari Kemendikbud dan mitra teknologi.
5. EVALUATE – Refleksi, Indikator, dan Pembelajaran
Tujuan:
Menjelaskan bagaimana efektivitas kebijakan akan dievaluasi, indikator yang digunakan, serta pembelajaran dari kebijakan sejenis yang bisa menjadi rujukan.
Isi:
- Indikator keberhasilan (input, output, outcome, impact).
- Rencana monitoring dan evaluasi berkala.
- Mekanisme umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Pembelajaran dari pilot project atau kebijakan sebelumnya.
- Potensi replikasi dan adaptasi.
Contoh Penulisan:
Indikator keberhasilan meliputi: (1) jumlah guru lokal yang dilatih, (2) peningkatan kehadiran siswa, (3) peningkatan nilai ujian nasional siswa di wilayah 3T. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan dengan survei lapangan dan laporan daring dari masing-masing desa. Mekanisme umpan balik berbasis SMS disiapkan agar orang tua dapat menyampaikan kesan dan kendala selama implementasi.
Struktur Singkat Policy Brief Berbasis WRITE:
| Bagian | Isi Utama |
|---|---|
| WIDEN | Pemetaan masalah, data, konteks sosial dan global |
| REASON | Logika kebijakan, analisis penyebab, opsi solusi, justifikasi |
| INTEGRATE | Kolaborasi lintas aktor, masukan publik, sinkronisasi kebijakan |
| TELL | Pernyataan kebijakan, tujuan, rekomendasi konkret, strategi komunikasi |
| EVALUATE | Indikator, M&E plan, pembelajaran, potensi replikasi |
Prinsip Penulisan Policy Brief dengan Struktur WRITE:
- Singkat dan padat – idealnya 2–4 halaman.
- Berbasis data – setiap klaim didukung bukti.
- Fokus pada solusi – bukan sekadar analisis masalah.
- Bahasa komunikatif – mudah dipahami pembuat keputusan non-teknis.
- Visual yang informatif – jika memungkinkan, gunakan diagram atau tabel.
Penutup: WRITE Sebagai Landasan Policy Brief Berbasis Pengetahuan
Struktur policy brief berbasis WRITE Framework menawarkan kombinasi antara analisis mendalam, kolaborasi lintas aktor, dan komunikasi kebijakan yang strategis. Setiap tahapnya membantu penulis untuk menjaga keseimbangan antara keilmuan dan kepraktisan, antara data dan narasi, antara refleksi dan rekomendasi.
Dalam konteks pemerintahan modern, policy brief bukan hanya alat advokasi, tetapi juga bagian dari infrastruktur manajemen pengetahuan. Dengan WRITE sebagai kerangka, policy brief menjadi lebih dari sekadar ringkasan kebijakan — ia adalah dokumen pembelajaran kolektif, yang mengarahkan perubahan sosial berbasis data, kolaborasi, dan harapan publik.
Jika mempunyai pertanyaan berkaitan pelatihan, pendampingan, perencanaan dan pengembangan sistem berbasis Framework yang kami berikan dan berkeinginan kerjasama, silahkan untuk mengkontak kami, haitan.rachman@inosi.co.id
Advertisement
