*) Gambar sebagai ilustrasi
Menerapkan CANVAS Framework dalam Pemerintahan dan Kebijakan Publik
By: Mohamad Haitan Rachman
Silahkan Gunakan CANVAS Navigator GPT: https://chatgpt.com/g/g-68591c46dc0c8191a627ca172356c9bc-canvas-navigator-gpt
Dalam era disrupsi dan kompleksitas kebijakan publik yang semakin tinggi, instansi pemerintah—baik pusat maupun daerah—dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana merumuskan dan menjalankan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi progresif, adaptif, dan berbasis nilai.
Seringkali kebijakan disusun hanya sebagai dokumen formalitas. Padahal, untuk menciptakan tata kelola yang berdampak dan berkelanjutan, pemerintahan membutuhkan alat reflektif dan strategis yang mampu menjawab perubahan zaman sekaligus mendekatkan diri pada kebutuhan riil masyarakat.
CANVAS Framework hadir sebagai jawaban. Framework ini memungkinkan pemimpin publik—mulai dari kepala daerah, pejabat birokrasi, hingga penyusun regulasi—untuk mendesain kebijakan sebagai proses hidup yang terus ditinjau, dikembangkan, dan diselaraskan.
Mengenal CANVAS dalam Konteks Kebijakan Publik
CANVAS adalah akronim dari:
- Clarify your vision
- Act with purpose
- Nurture growth
- Value progress
- Adapt constantly
- Succeed mindfully
Setiap elemen merupakan siklus strategis yang bisa diintegrasikan dalam proses perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik.
Penerapan CANVAS dalam Pemerintahan dan Kebijakan
1. Clarify: Merumuskan Visi Pembangunan yang Inklusif
Visi pembangunan sering kali hanya menjadi jargon, bukan arah yang benar-benar dipahami bersama. Di tahap Clarify, pemerintah diajak untuk merumuskan visi secara partisipatif dan kontekstual.
Langkah Penerapan:
- Mengadakan forum konsultasi publik untuk menggali harapan warga.
- Menyusun peta aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
- Menyelaraskan visi daerah dengan agenda nasional dan SDGs.
Contoh:
Kepala daerah menyusun visi pembangunan lima tahun berbasis konsultasi masyarakat desa, akademisi, pelaku usaha, dan tokoh adat.
Dampak:
- Meningkatkan legitimasi dan partisipasi publik.
- Mengurangi resistensi terhadap kebijakan yang diambil.
2. Act: Menyusun Program Prioritas dan Implementasi Bertahap
Setelah visi jelas, perlu strategi konkret untuk mewujudkannya. Langkah Act berfokus pada menyusun program prioritas yang realistis dan berdampak, lengkap dengan tahapan implementasinya.
Langkah Penerapan:
- Mengidentifikasi program unggulan daerah (flagship program).
- Menyusun tahapan implementasi: quick wins, mid-term goals, long-term targets.
- Mengaitkan dengan pembiayaan dan dukungan regulasi.
Contoh:
Dinas pendidikan menetapkan prioritas peningkatan literasi digital melalui program “Satu Tablet Satu Siswa”, dengan tahap pilot di 5 sekolah, ekspansi di tahun kedua.
Dampak:
- Kebijakan menjadi actionable, tidak berhenti di narasi.
- Fokus eksekusi bisa diarahkan ke program berdampak besar.
3. Nurture: Meningkatkan Kapasitas ASN dan Institusi
Kebijakan akan gagal jika tidak ditopang oleh SDM yang kompeten. Di tahap Nurture, perhatian diberikan pada pengembangan kapasitas aparatur, sistem birokrasi, dan budaya kerja.
Langkah Penerapan:
- Menyelenggarakan pelatihan tematik berbasis kebutuhan nyata ASN.
- Menerapkan sistem merit: promosi berbasis kompetensi.
- Membangun ekosistem belajar antarinstitusi.
Contoh:
Pemprov meluncurkan program “Birokrat Belajar” yang memberikan insentif untuk ASN yang aktif ikut pelatihan daring dan mentoring lintas bidang.
Dampak:
- Meningkatkan profesionalisme birokrasi.
- Menumbuhkan budaya organisasi yang pembelajar.
4. Value: Mengevaluasi Kinerja Berbasis Output dan Outcome
Evaluasi kebijakan tidak cukup hanya dengan laporan anggaran serapan. Tahap Value mendorong pemerintah untuk mengukur dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat.
Langkah Penerapan:
- Menyusun indikator kinerja berbasis hasil (outcome-based KPIs).
- Mengembangkan sistem feedback masyarakat berbasis digital.
- Melakukan evaluasi dampak (impact assessment) secara periodik.
Contoh:
Pemkot membuat “Dashboard Kinerja Terbuka” yang memperlihatkan progres pembangunan jalan, indeks kepuasan layanan publik, dan capaian lingkungan secara real-time.
Dampak:
- Transparansi dan akuntabilitas meningkat.
- Publik lebih percaya karena dapat memantau hasil secara langsung.
5. Adapt: Merespons Perubahan Secara Cepat dan Bijak
Dunia terus berubah—dari ekonomi digital, pandemi, hingga dinamika politik. Pemerintahan yang baik adalah yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan arah.
Langkah Penerapan:
- Membangun policy intelligence unit untuk memantau perubahan.
- Menyusun mekanisme “kebijakan adaptif” berbasis data.
- Memberikan keleluasaan kepada unit teknis untuk bereksperimen (policy sandbox).
Contoh:
Dinas Kesehatan membuat protokol adaptif yang bisa diubah setiap minggu berdasarkan data lonjakan penyakit dan mobilitas warga.
Dampak:
- Respons kebijakan menjadi lebih cepat, tepat, dan dinamis.
- Fleksibilitas organisasi meningkat tanpa kehilangan akuntabilitas.
6. Succeed: Mengukur Kesuksesan Secara Holistik dan Berkelanjutan
Kesuksesan dalam pemerintahan tidak hanya soal APBD terserap atau proyek selesai. Tahap Succeed menekankan pentingnya kesuksesan yang mindful: berdampak, adil, berkelanjutan.
Langkah Penerapan:
- Menyusun indikator keberhasilan multidimensi: sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola.
- Melibatkan masyarakat dalam proses review dan audit sosial.
- Menciptakan mekanisme apresiasi untuk inovasi di birokrasi.
Contoh:
Pemerintah kabupaten mengukur keberhasilan program pertanian bukan hanya dari tonase hasil panen, tetapi dari kepuasan petani dan daya beli masyarakat.
Dampak:
- Memberi makna baru pada “kesuksesan pembangunan”.
- Mendorong pemerintahan yang lebih manusiawi dan berdampak luas.
Rangkuman Penerapan CANVAS dalam Pemerintahan
| Langkah CANVAS | Contoh Praktik Pemerintah |
|---|---|
| Clarify | Visi pembangunan partisipatif |
| Act | Program prioritas bertahap dan terukur |
| Nurture | Pelatihan ASN dan penguatan institusi |
| Value | Evaluasi berbasis outcome dan transparansi |
| Adapt | Respons kebijakan cepat berbasis data |
| Succeed | Keberhasilan holistik dan terukur dampaknya |
CANVAS sebagai Siklus Perbaikan Berkelanjutan
Framework CANVAS bukan alat satu kali pakai. Ia bisa dijadikan sebagai siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen publik. Pemerintah daerah dapat mengadopsi pendekatan ini dalam penyusunan RPJMD, dokumen perencanaan strategis, hingga tata kelola internal SKPD.
Kesimpulan: Pemerintahan Reflektif Adalah Pemerintahan Masa Depan
Pemerintah dan birokrasi tidak lagi cukup hanya menjadi administrator. Di masa depan, mereka harus menjadi navigator perubahan—penuh refleksi, daya tanggap, dan kesadaran akan makna dari setiap kebijakan yang dibuat.
CANVAS Framework, dengan pendekatan reflektif-strategisnya, memberi fondasi kuat bagi siapa pun yang ingin membangun pemerintahan yang inklusif, cerdas, dan berorientasi pada hasil nyata. Dengan menjadikan kebijakan sebagai bagian dari lifelong learning system, pemerintah dapat terus memperbarui diri, mendekat pada rakyat, dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
Jika Anda ingin Kami bantu membuat:
- Template evaluasi kebijakan berbasis CANVAS
- Modul pelatihan ASN dan pemimpin daerah
- Dashboard pengukuran Value & Succeed
Kami siap mendukung. Mari bangun pemerintahan yang tidak hanya efektif, tapi juga reflektif dan penuh nilai.
Jika mempunyai pertanyaan berkaitan pelatihan, pendampingan, analisa penerapan FRAMEWORK dan pengembangan sistem yang kami berikan serta berkeinginan kerjasama, silahkan kontak kami melalui haitan.rachman@inosi.co.id.
