*) Gambar sebagai ilustrasi
Penerapan SCORE di Pemerintahan dan Layanan Publik
Silahkan Gunakan SCORE Performance GPT: https://promptai.inosi.co.id/score-performance-gpt/
Mengapa Pemerintahan Butuh Framework Seperti SCORE?
Di era modern, masyarakat menuntut pemerintah yang tidak hanya hadir, tetapi juga transparan, bertanggung jawab, dan mampu memberikan hasil nyata yang dirasakan publik. Pemerintahan yang efektif tidak cukup hanya berbasis niat baik—ia memerlukan kerangka kerja yang sistematis, terstruktur, dan dapat diukur. Di sinilah SCORE Framework, yang dikembangkan oleh Mohamad Haitan Rachman, berperan strategis.
SCORE adalah akronim dari:
- Specific – Fokus pada permasalahan utama dan terdefinisi dengan jelas
- Clear – Proses, tujuan, dan peran stakeholder harus transparan
- Outcome-based – Kinerja dinilai dari dampak, bukan sekadar aktivitas
- Realistic – Program dan kebijakan harus sesuai kapasitas yang ada
- Evaluated – Ada sistem monitoring dan evaluasi yang terukur dan terbuka
Framework ini bukan hanya cocok untuk dunia korporat atau pribadi, melainkan sangat relevan dalam membangun tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang profesional, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
1. Specific – Menentukan Fokus Isu Kebijakan Secara Jelas
Salah satu tantangan dalam perumusan kebijakan publik adalah terlalu luasnya cakupan isu yang ingin diselesaikan. Hal ini menyebabkan program menjadi kabur, tidak fokus, dan berujung pada hasil yang tidak maksimal.
Dengan prinsip Specific, SCORE menekankan bahwa kebijakan dan program pemerintah harus difokuskan pada isu prioritas yang terdefinisi dengan jelas. Contoh konkret:
- Fokus kebijakan pada pengentasan kemiskinan di desa tertinggal, bukan hanya “pembangunan desa” secara umum.
- Program layanan publik yang fokus pada penurunan waktu layanan KTP dari 5 hari menjadi 1 hari, bukan hanya “peningkatan layanan administrasi”.
Spesifikasi isu membuat pemerintah mampu menyusun solusi yang lebih tajam, terarah, dan dapat ditindaklanjuti secara operasional.
2. Clear – Transparansi dalam Tujuan dan Proses
Kebijakan publik dan layanan masyarakat yang tidak jelas dalam tujuannya, prosedurnya, atau siapa yang bertanggung jawab sering kali gagal dalam implementasi. Maka dari itu, prinsip Clear menekankan kejelasan dan transparansi dalam setiap aspek kebijakan atau program.
Pemerintah perlu menjelaskan dengan rinci:
- Apa tujuan dari program tersebut?
- Siapa saja sasarannya?
- Apa saja langkah pelaksanaan dan tahapan waktunya?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab di setiap tahap?
Contoh:
Program bantuan pangan tunai jelas menyebutkan bahwa sasaran adalah rumah tangga kategori miskin ekstrem, dana disalurkan melalui rekening bank digital, dilaksanakan oleh Kemensos dan mitra BUMN, dan dievaluasi oleh BPKP setiap 3 bulan.
Kejelasan ini memperkuat kepercayaan publik, meminimalkan korupsi, dan mempercepat implementasi.
3. Outcome-based – Fokus pada Hasil, Bukan Aktivitas
Selama bertahun-tahun, birokrasi sering terjebak dalam menilai kesuksesan program dari jumlah kegiatan, bukan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Dengan prinsip Outcome-based, SCORE mendorong evaluasi berdasarkan:
- Perubahan kesejahteraan
- Perbaikan akses
- Peningkatan kepuasan masyarakat
- Penurunan tingkat keluhan atau kesenjangan
Contoh perbedaan:
- ❌ Lama: “Program pelatihan keterampilan telah dilaksanakan sebanyak 50 kali.”
- ✅ Baru (Outcome-based): “Sebanyak 65% peserta pelatihan berhasil membuka usaha dalam 6 bulan.”
Outcome menjadi ukuran keberhasilan utama, karena menyentuh langsung pada apa yang berubah dalam hidup masyarakat, bukan hanya apa yang dilakukan oleh birokrat.
4. Realistic – Disesuaikan dengan Kapasitas Wilayah
Banyak program pemerintah yang ambisius, namun gagal karena tidak realistis dalam menyesuaikan dengan kondisi di lapangan: keterbatasan anggaran, SDM, kapasitas teknologi, atau tingkat kesiapan masyarakat.
Dengan prinsip Realistic, SCORE mengingatkan bahwa:
- Anggaran harus cukup dan sesuai.
- Kesiapan aparat dan masyarakat perlu diperhitungkan.
- Implementasi harus bertahap dan terukur.
Contoh:
Sebuah program digitalisasi desa harus mempertimbangkan apakah jaringan internet tersedia, apakah perangkat digital dimiliki warga, dan apakah operator desa sudah dilatih.
Kebijakan yang realistis bukan berarti “kecil”, melainkan bisa dijalankan secara konsisten dan berdampak nyata.
5. Evaluated – Ada Sistem Monev dan Pelaporan Terbuka
Setiap kebijakan yang baik harus bisa diukur efektivitas dan efisiensinya. Prinsip Evaluated memastikan bahwa program pemerintah memiliki:
- Indikator kinerja (KPI) yang jelas
- Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang terjadwal
- Mekanisme pelaporan yang terbuka kepada publik
- Ruang umpan balik dari masyarakat
Contoh penerapan:
- Setiap triwulan dilakukan evaluasi program oleh Bappenas atau inspektorat daerah.
- Rapor kinerja pelayanan publik desa diumumkan di website pemda.
- Masyarakat bisa memberi masukan melalui forum daring dan kanal aduan.
Evaluasi memperkuat akuntabilitas dan membuka ruang untuk pembelajaran berkelanjutan.
Studi Kasus (Hipotetik): Program Pengurangan Stunting
Specific: Fokus pada pengurangan prevalensi stunting balita usia 0–2 tahun di 10 kabupaten prioritas.
Clear: Rencana meliputi distribusi makanan tambahan, edukasi gizi, kunjungan kader, dilaksanakan oleh Dinkes dan PKK.
Outcome-based: Target menurunkan angka stunting dari 24% menjadi 14% dalam 2 tahun.
Realistic: Dihitung kebutuhan anggaran, SDM, dan logistik sesuai kapasitas kabupaten.
Evaluated: Monitoring setiap semester, publikasi dashboard online, dan audit oleh lembaga independen.
Manfaat Penerapan SCORE bagi Pemerintah
- Efisiensi Anggaran: Fokus pada kegiatan yang benar-benar berdampak
- Peningkatan Kepercayaan Publik: Karena transparansi dan hasil nyata
- Arah Kebijakan yang Konsisten: Terhindar dari program yang berpindah-pindah
- Kinerja ASN Meningkat: Karena indikator keberhasilan lebih terarah
- Partisipasi Masyarakat Lebih Besar: Karena mereka bisa menilai dan memberi masukan
Penutup
SCORE Framework menghadirkan cara pandang baru dalam mengelola kebijakan publik: dari orientasi aktivitas menuju orientasi hasil. Ia mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen strategis ke dalam kerja nyata pemerintahan dan layanan publik.
Dengan Specific, Clear, Outcome-based, Realistic, dan Evaluated, SCORE membantu membangun tata kelola yang berdampak, terukur, dan dipercaya. Framework ini cocok digunakan mulai dari perumusan kebijakan nasional, penyusunan RPJMD daerah, sampai program-program pelayanan dasar di desa.
Dikembangkan oleh Mohamad Haitan Rachman, SCORE merupakan kontribusi nyata untuk memperkuat profesionalisme birokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat berbasis kinerja.
Jika mempunyai pertanyaan berkaitan pelatihan, pendampingan, penerapan Framework dan pengembangan sistem yang kami berikan serta berkeinginan kerjasama, silahkan kontak kami melalui haitan.rachman@inosi.co.id.
