*) Gambar sebagai ilustrasi
4M NEI untuk Pemerintahan dan Kebijakan Publik: Membangun Tata Kelola yang Reflektif dan Partisipatif
Silahkan Gunakan 4M NEI Coach GPT: https://promptai.inosi.co.id/4m-nei-coach-gpt/
Pendahuluan
Tantangan tata kelola pemerintahan di era modern semakin kompleks. Birokrasi yang lambat, kebijakan yang tidak kontekstual, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sering kali menyebabkan kebijakan publik menjadi tidak relevan dan jauh dari kebutuhan riil warga. Transformasi tata kelola yang inklusif, reflektif, dan partisipatif menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.
Dalam konteks inilah, Framework 4M NEI (Never Ending Improvement) hadir sebagai pendekatan inovatif yang mengintegrasikan dimensi kognitif, kolaboratif, spiritual, dan reflektif ke dalam siklus kebijakan dan praktik pemerintahan. Dikembangkan oleh Mohamad Haitan Rachman, model ini menawarkan kerangka sistematis untuk membangun pemerintahan yang lebih adaptif, manusiawi, dan berakar pada nilai-nilai kebaikan kolektif.
Memahami 4M NEI dalam Konteks Pemerintahan
Framework 4M NEI terdiri dari empat tahapan utama:
- Mudzakarah – eksplorasi ide dan dialog terbuka antar pemangku kepentingan.
- Musyawarah – penyusunan keputusan strategis secara partisipatif.
- Mujahadah – pelaksanaan program dengan komitmen dan integritas.
- Muhasabah – refleksi dan evaluasi berbasis nilai serta dampak nyata.
Keempat unsur ini tidak hanya dapat menjadi alat teknokratis pengambilan kebijakan, tetapi juga membentuk fondasi budaya organisasi publik yang inklusif, reflektif, dan berorientasi perubahan berkelanjutan.
Mudzakarah: Merumuskan Akar Masalah Bersama
Dalam konteks pemerintahan, mudzakarah dapat difungsikan sebagai tahap awal kebijakan yang berbasis dialog terbuka. Pemerintah, akademisi, LSM, pelaku usaha, dan masyarakat umum diajak berdiskusi dalam forum inklusif. Contohnya:
- Forum kebijakan tematik untuk mengeksplorasi isu publik seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan digital.
- Lokakarya bersama antar instansi dan warga untuk mengidentifikasi akar persoalan pelayanan publik, bukan hanya gejalanya.
- Dialog kebijakan terbuka berbasis data dan pengalaman lokal, bukan sekadar berdasarkan angka makro atau instruksi dari atas.
Melalui mudzakarah, perspektif warga menjadi bagian integral dari proses perumusan kebijakan. Hal ini mendorong co-creation of knowledge dan memperkuat dasar legitimasi kebijakan.
Musyawarah: Menghasilkan Rencana Kerja yang Terpadu dan Partisipatif
Setelah isu dan peluang dipetakan bersama, tahapan musyawarah berfungsi untuk menyusun strategi dan prioritas kebijakan. Musyawarah dalam konteks pemerintahan dapat diterapkan melalui:
- Penyusunan rencana kerja perangkat daerah secara partisipatif, melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta.
- Penyelarasan RPJMD/RKPD melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang tidak seremonial, melainkan berbasis deliberasi substansial.
- Penyusunan kebijakan berbasis multistakeholder yang mengintegrasikan nilai, kebutuhan lapangan, dan data empirik.
Musyawarah dalam 4M NEI melampaui konsep partisipasi administratif. Ia menekankan musyawarah sebagai medium menyatukan nilai dan aspirasi, bukan hanya mendata permintaan masyarakat.
Mujahadah: Mengimplementasikan dengan Integritas dan Ketulusan
Tahap implementasi, atau mujahadah, bukan sekadar pelaksanaan teknis, tetapi komitmen menjalankan kebijakan dengan integritas, semangat pelayanan, dan keikhlasan. Contohnya:
- ASN melayani dengan orientasi kebermanfaatan, bukan sekadar mengejar target kinerja administratif.
- Program pembangunan dilaksanakan dengan pengawasan etis, bukan hanya pengawasan administratif atau audit.
- Kepala daerah dan birokrat menjalankan reformasi dengan keberanian moral, bukan hanya kalkulasi politik.
Mujahadah menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas niat, daya juang, dan dedikasi moral dari para pelaksana, bukan sekadar sistem atau SOP.
Muhasabah: Evaluasi Berbasis Dampak dan Nilai
Evaluasi dalam pemerintahan sering kali terbatas pada angka: serapan anggaran, jumlah proyek selesai, atau pencapaian output. Muhasabah dalam 4M NEI membawa dimensi baru: evaluasi berbasis nilai, proses, dan dampak sosial. Beberapa bentuk muhasabah yang bisa diterapkan antara lain:
- Audit nilai untuk melihat sejauh mana kebijakan mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi.
- Forum refleksi kinerja lintas unit untuk meninjau hambatan dan pelajaran yang diperoleh dari implementasi kebijakan.
- Evaluasi kinerja yang melibatkan warga penerima manfaat, bukan hanya pejabat.
Dengan muhasabah, tata kelola tidak menjadi rutinitas administratif, melainkan proses pembelajaran kolektif yang menghidupkan semangat perbaikan berkelanjutan.
Dampak Transformasional Framework 4M NEI
Penerapan 4M NEI dalam tata kelola pemerintahan membawa berbagai dampak positif:
- Meningkatkan legitimasi kebijakan, karena prosesnya terbuka, partisipatif, dan transparan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena prosesnya berakar dari kebutuhan nyata, bukan asumsi birokrasi.
- Membentuk budaya organisasi pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.
- Menumbuhkan kepemimpinan publik yang reflektif, bukan hanya responsif.
- Menghidupkan semangat pelayanan sebagai amanah, bukan semata jabatan.
Studi Kasus Singkat: Implementasi 4M NEI di Pemerintah Daerah
Salah satu pemerintah kabupaten di Indonesia mencoba menerapkan 4M NEI dalam menyusun kebijakan ketahanan pangan lokal:
- Mudzakarah: Forum dialog antara petani, dinas pertanian, akademisi, dan pengusaha pangan untuk memetakan hambatan produksi dan distribusi.
- Musyawarah: Penyusunan rencana kerja bersama melibatkan koperasi petani dan dinas untuk menyalurkan pupuk organik.
- Mujahadah: Pelaksanaan program dengan keterlibatan ASN lapangan, bukan hanya pengumuman di atas kertas.
- Muhasabah: Evaluasi dampak kebijakan dilihat dari peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan ekologi.
Hasilnya, dalam dua tahun terjadi peningkatan produksi sebesar 25%, dan petani lebih terlibat dalam rantai pasok lokal.
Penutup
Framework 4M NEI merupakan sumbangan penting dalam membangun paradigma baru tata kelola pemerintahan yang reflektif, partisipatif, dan berbasis nilai. Dengan mengintegrasikan mudzakarah, musyawarah, mujahadah, dan muhasabah dalam seluruh proses kebijakan publik, pemerintah dapat membangun sistem yang bukan hanya efisien, tetapi juga bermakna dan berkeadilan.
Di masa depan, 4M NEI dapat menjadi model rujukan kebijakan partisipatif Indonesia di tingkat nasional maupun daerah, sekaligus memperkuat diplomasi nilai Indonesia di kancah global sebagai negara yang memadukan tata kelola modern dengan kearifan lokal dan spiritualitas kebangsaan.
Jika Anda ingin dikembangkan pelatihan ASN berbasis 4M NEI, atau sistem monitoring reflektif-muhasabah, saya siap bantu menyusunnya bersama Anda.
Jika mempunyai pertanyaan berkaitan pelatihan, pendampingan, penerapan FRAMEWORK dan pengembangan sistem yang kami berikan serta berkeinginan kerjasama, silahkan kontak kami melalui haitan.rachman@inosi.co.id.
